Jakarta, (Itjen Kemendikbud) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama empat hari hingga hari Kamis 4 Juli 2019, mengadakan perhelatan akbar khusus untuk membahas pemnguatan  proses reformasi birokrasi guna memperluas sebaran zona integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (ZI-WBK) di tingkat satuan kerja dan unit pelaksana tehnis diseluruh Indonesia.

“Kami sangat serius membahas ini, karena itu diundang lebih dari 300 peserta seluruh Indonesia yang terkait dengan penguatan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbud,”, demikian penjelasan panitia pelaksana beberapa saat menjelang acara pembukaan, Senin.

Reformasi Birokrasi adalah salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai komitmen akan mengawal dan melaksanakan program Reformasi Birokrasi serta mensosialisasikan di seluruh satuan kerja dan atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan Pemahaman dan wawasan mengenai Reformasi Birokrasi Kemendikbud serta diharapkan seluruh Satker yang mengikuti kegiatan ini dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya.  

Sebagai penyelenggara   urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Mendikbud menerbitkan  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diperlukan   adanya Reformasi Birokrasi yang membantu jalannya pemerintahan sesuai  prinsip  bertatakelola dengan baik (Good Governance).

Hasil yang diharapkan dari Kegiatan Penguatan Program Reformasi Birokrasi Kementerian Pedidikan dan Kebudayaan Tahun 2019  tersebut, setidaknya meningkatkan pemahaman mengenai program reformasi birokrasi dan bagi pegawai yang terlibat kegiatan  akan menjadi agen perubahan (The Agent of Change) di lingkungannya maupun satuan kerja masing-masing.(emte)

Sumber berita : https://itjen.kemdikbud.go.id/