Samarinda – Tidak lama lagi realisasi Reformasi Birokrasi Internal (RBI) sudah menyentuh seluruh unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia dengan target tunggal mewujudkan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Potensi ini terlihat jelas melalui evaluasi mendalam program sosialisasi RBI di sebelas provinsi di Indonesia dengan melatih lebih dari 1.000 aparat sipil negara Kemendikbud sebagai agen perubahan mewujudkan WBK. Setidaknya adanya perubahan karakter sebagai abdi pelayanan, kata Sekretaris Tim Kerja RBI Kemendikbud, Berni Syam, ketika berbicara pada kegiatan sosialisasi RBI dilingkungan UPT Kemendikbud provinsi Kaltim, Selasa.
Embrio dari para agen perubahan menggerakkan RBI itu akan terus meluas hingga akan menyentuh seluruh ASN di lingkungan Kemendikbud yang saat ini berjumlah 16.157 pegawai.
“Kita tidak perlu berlama-lama menunggu wujud RBI itu, karena kita tidak akan pernah berhenti menuju perubahan sebuah tata pemerintahan yang baik”, kata Berni Syam.
Dalam hal pertanggung jawaban keuangan yang diberikan negara membiayai kegiatan pendidikan yang dalam tahun 2018 sebesar Rp 440 Trilyun, Kemendikbud memperoleh 9,1 persen atau Rp. 40,1 Trilyun merupakan pekerjaan besar bersama sama semua ASN dan belakangan berhasil meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ditetapkan BPK.
Salah satu dampak jika RBI terwujud menyeluruh maka akan memberi dampak kepada penerimaan penghasilan pegawai dalam bentuk tunjangan kinerja yang tahun ini akan naik menjadi 80 persen.

Sumber : https://itjen.kemdikbud.go.id/public/post/detail/rbi-berpotensi-merata-di-upt